Cimahi,Sabtu(21/06/2025)
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi lebih dekat dipanggil Kang Dedi Mulyadi (KDM) ungkap masalah kesempatan Kota Cimahi untuk diperlebar daerahnya. Pasalnya di Jawa Barat ada kabupaten/kota yang luas daerahnya terlampau besar, sedangkan di lain sisi ada daerah yang kecil seperti Kota Cirebon, Kota Sukabumi, Kota Banjar atau Kota Cimahi.

Hal tersebut diutarakan KDM selesai mendatangi Sidang Pleno DPRD Kota Cimahi dalam rencana Hari Jadi ke-24 Kota Cimahi, di Gedung DPRD Kota Cimahi, Sabtu, 21 Juni 2025.

Menurut KDM, dalam kurun waktu tidak begitu lama akan dilaksanakan permufakatan di antara Pemerintah kota Cimahi, Pemkab Bandung, Pemerintah kota Bandung dan Pemkab Bandung Barat untuk mengulas masalah pembagian daerah.

“Ada daerah yang wajahnya masuk Kota Bandung atau Kabupaten Bandung tetapi belakangnya masuk ke dalam Kota Cimahi, hingga ini harus dilaksanakan permufakatan di antara empat Kepala Wilayah,” kata KDM.

Ia menerangkan dengan permufakatan yang sudah dilakukan di antara empat Pemerintah Wilayah itu karena itu bisa saja Kota Cimahi daerahnya semakin bertambah, warganya semakin bertambah.

“Ini harus dilaksanakan supaya beberapa daerah yang tidak dikelola secara baik karena pajak wilayahnya mempunyai kebatasan, itu dapat dikerjakan oleh wilayah yang terdekat,” jelas KDM.

KDM benar-benar memberikan dukungan untuk dilakukan Peluasan Daerah Kota Cimahi ini. Bahkan juga beberapa hal sebagai persoalan yang terdapat setiap kabupaten/kota sering jadi perhatiannya.

“Aku benar-benar memberikan dukungan, karena itu setiap aku tiba mendatangi pleno semacam ini aku selalu bertanya apa sebagai masalah yang terdapat di wilayah yang berkaitan,” bebernya.

Tidak cuma masalah peluasan daerah Kota Cimahi, KDM menyentuh masalah kemacetan yang sering terjadi di Kota Cimahi dan sekelilingnya,ini menggerakkan untuk di bangunnya infra susunan pendukung pada 2026 atau paling lamban 2027 dan harus ada transportasi yang tersambung di antara Kota Cimahi, Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Sumedang, hingga masalah kemacetan dapat dicarikan jalan keluarnya.

Kota Cimahi harus juga lakukan kenaikan masalah pengaturan lingkungan ingat padatnya warga Kota Cimahi. Wali Kota Cimahi harus masuk ke lapangan mengevaluasi keadaan setiap rumah supaya beberapa anak alami stres dan kejenuhan yang tinggai dapat tersudahi.

“Wlayah yang sempit, gang yang sempit dan keluar dari rumah telah macet.Hal Ini dibutuhkan tujuan berpikiran supaya permasalahan itu dapat dikelola secara baik,” sambungnya.

KDM meneruskan, walaupun Kota Cimahi masuk ke katageori kota urban, di Cimahi ada satu diantara daerah yang mempunyai tradisi istiadat tertentu yakni Daerah Cireundeu sebagai lokasi yang ciri khas, hingga lingkungan dan rileksasinya harus teratur.

“Cimahi harus menjadi kota yang rimbun, karena bila kota itu rimbun karena itu masuk ke kelompok sebagai kota kekinian,” Tandas KDM.

Cimahi,Senin(23/06/2025) Terlihat Suatu hal yang spesial dalam Rapat Pleno dalam Kerangka HUT Kotak Cimahi yang ke-24,
Kedatangan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) pada perayaan Hari Jadi Kota Cimahi yang ke -24 tahun 2025,Dengan dikenalinya figur KDM yang dekat sama Warga menjadi nilai plus untuk Kota Cimahi,Walikota Cimahi Ngatiyana percaya diri akan membuat Kota Cimahi sebagai penyangga Ibu-kota provinsi Jawa Barat.

Ngatiyana mengharap, “Kota Cimahi akan makin dewasa dan cepat dalam lakukan pembangunan,”katanya saat lakukan Pertemuan Jurnalis di pendopo DPRD Kota Cimahi. Sabtu (21/6).

“Kami senang semangat Kota Cimahi disokong oleh Gubernur Jawa Barat, Alhamdulillah hadirnya bawa imbas positif untuk pembangunan Kota Cimahi”ungkapkan Ngatiyana.

Menurut Ngatiyana juga,ada banyak point yang diminta gubernur satu diantaranya, yaitu pemrosesan sampah yang perlu selekasnya dituntaskan dan infrastruktur jalan yang perlu selekasnya dipercepat pembangunannya buat kurangi kemacetan. Disamping itu, kehadiran puskesmas di Cibereum, pemrosesan air minum di Cigugur dan kebaradaan Lab puskesmas tidak terlepas dari pesan gubernur jawa barat, yang alhamdulilah semua sedang dilaksanakan penyelesaiannya oleh pemerintahan Kota Cimahi.,”bebernya.

Sementara itu Gubernur Jawa Barat sampaikan berkaitan Kota Cimahi sebagai Kota penyangga provinsi Jawa Barat yang sekarang ini telah padat dengan warga. Dianya inginkan supaya Kota Cimahi lakukan cara kerjasama dengan wilayah sekitaran (Bandung Raya) untuk lakukan kerja sama vital dalam pengaturan daerah.

“Kota Cimahi mempunyai kepadatan warga yang lumayan tinggi, maka muncul masalah sanitasi,pengaturan taman-taman kota yang perlu jadi perhatian oleh pemerintahan Kota. Disamping itu, pembangunan jalan kwalitasnya harus bagus dan Kota Cimahi harus dapat meningkatkan pemrosesan sampah secara berdikari, baik dilingkungan masyarakat, Kelurahan dan Kecamatan” ungkapkan Dedi Mulyadi.

Poin utama dikatakan Gubernur ialah pentingnya pengaturan daerah yang bagus, yaitu pembagian daerah di antara Kota Bandung, Kabupaten Bandung, dan Bandung Barat yang perlu selekasnya dimusyawarahkan. Ini perlu dikerjakan buat aturan kepengelolaan daerah ke arah arah yang lebih bagus.

Dedi memberikan contoh, “Ada satu daerah paling ujung yang berasumsi daerah itu tidak dikelola secara baik, karena lokasinya ada di tepian hingga merasakan tidak dikelola. karena itu, jika memungkin bisa digarap oleh satu diantara daerah paling dekat, seharusnya beri untuk diatur, kan kita tetap ada disatu daerah yang masih sama yakni provinsi Jawa Barat sama. Tutur Dedi.

Hal-hal lain Dedi minta Kota Cimahi untuk menuntaskan masalah lingkungan seperti premanisme, kenakalan pada remaja yang menjadi sisi dari penyakit kota yang perlu selekasnya dilakukan.”Tutup Gubernur Dedi Mulyadi.

CIMAHI,Kamis(26/06/2025)
Pemerintahan Kota Cimahi melangsungkan Rapat Koordinir (Rapat koordinasi) Sektor Sosial Tingkat Kota Cimahi Tahun 2025, sebagai langkah pertama untuk menggerakkan servis public yang inklusif dan ramah untuk warga Tuli. Aktivitas yang dilakukan pada Rabu (25/6/2025) di Ballroom Mal Servis Public (MPP) Kota Cimahi ini adalah yang pertama bukan hanya di Cimahi, tetapi pada tingkat Jawa Barat.
Acara ini didatangi oleh ±135 peserta yang dari elemen piranti wilayah, TP PKK, KUA, MUI tingkat Kota dan Kecamatan, organisasi masyarakat Islam, sampai orangtua dari beberapa anak Tuli se-Kota Cimahi. Datang juga pembicara dari Pusat Bahasa Kode Indonesia (Pusbisindo) dan Pusat Service Juru Bahasa Kode (PLJ) Indonesia.
Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota Cimahi, Adhitia Yudisthira, sampaikan keutamaan membuat mekanisme servis public yang adil dan sama dengan untuk semua masyarakat, termasuk warga disabilitas, terutama Tuli. Implikasi bahasa sandi dalam servis public adalah bentuk penghormatan pada Hak Asasi Manusia (HAM).
“Saat komunikasi menjadi kendala, karena itu akses pada hak-hak dasar juga turut terhalang. Oleh karenanya, kedatangan bahasa sandi dalam servis public bukan sekedar sarana tambahan, tetapi bentuk penghormatan pada hak asasi manusia,” jelasnya.

Adhitia menambah jika aktivitas ini diharap menjadi titik tolak dalam kenaikan pengetahuan dan loyalitas bersama untuk mendatangkan service public yang inklusif. Warga Kota Cimahi jangan sampai ketinggalan dan terlewatkan dalam akses pada service public.
“Kita ingin pastikan jika tidak ada masyarakat Kota Cimahi yang ketinggalan, tidak ada yang merasa terlewatkan, dan semua merasa dipandang. Silahkan kita mewujudkan Kota Cimahi sebagai kota yang oke, berkeadilan sosial, ramah disabilitas, dan inklusif untuk semuanya,” katanya.
Selanjutnya dalam sesion interviu, Wakil Wali Kota mengutamakan keutamaan pemerataan hak dalam pembangunan. “Di depan, pembangunan Kota Cimahi ini harus berdasarkan keadilan sosial untuk semua masyarakat Indonesia, keadilan sosial untuk semua golongan masyarakat yang terdapat di Kota Cimahi,” bebernya.

Dalam pada itu, Kepala Sisi Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Wilayah Kota Cimahi, Sugeng Budiono, sampaikan jika aktivitas ini adalah bentuk advokasi dan pembelajaran ke warga umum berkenaan keutamaan pengetahuan pada hak-hak warga Tuli. Faksinya terus akan menggerakkan program ini supaya ASN di Kota Cimahi yang akan datang dapat layani semua warga, termasuk warga Tuli.
“Menjadi yang kita layani, ASN itu kan bukan warga yang normal saja . Maka jika ada warga yang notabene yang Tuli, kita bisa juga layani. Ya intinya untuk service warga Tuli lebih bagus,” katanya.
Dia mengharap warga umum bisa pahami jika penyandang disabilitas, terutama warga Tuli, ialah sisi dari warga yang mempunyai hak tindakan sama. “Kami harap karena ada aktivitas ini, warga Cimahi supaya ketahui jika disekitaran kita ada juga warga yang tindakannya harus sama dengan warga lainnya,” tandas Sugeng.
Dengan terlaksananya aktivitas ini, Pemerintahan Kota Cimahi mengharap supaya di depan tiap lembaga mulai pertimbangkan peletakan interpreter bahasa sandi dan terturut aktif dalam merangkum peraturan ramah disabilitas dengan nyata dan terarah.

Cimahi, Jum’at(27/06/2025)
Hingar-bingar dan carut marut SPMB Lota Cimahi banyak memetik kritikan dari beragam kelompok,baik Instansi swadaya Warga,faksi Orangtua peserta Didik dan Dewan Pendidikan Kota Cimahi yang mengatakan tidak bisa terima alasa Dinas Pendidikan yang berargumen server kerap memiliki masalah dan susah dijangkau.Selain susah dijangkau karena kerap Error, beberapa lalu ada surat terbuka dari satu diantara Instansi Swadaya Warga yangendapat aduan masyarakat jika anaknya yang telah diterima di satu diantara SMP Negeri di Kota Cimahi dan telah kantongi surat diterima tetapi sesudah terjadi error di jaringan rupanya dipastikan tidak diterima.

Dewan Pendidikan Kota Cimahi melontarkan Surat Pengakuan Sikap yang didalamnya kekesalan dan tidak dapat terima argumen Dinas pendidikan Kota Cimahi yang berargumen jika Mekanisme Program Error hingga benar-benar bikin rugi calon pelajar baru yang lakukan registrasi secaran online, karena menurut idi surat yang dikirimkan oleh Dewan Pendidikan Kota Cimahi hal itu hanya alibi yang diulangi tiap tahunnya.Seterusnya Dewan Pendidikan menyorot Dinas Pendidikan Kota Cimahi tidak professional dalam pilih dan adalah mekanisme Program SPMB yang dipakai.

Berdasar argumen yang dipandang tidak patut dari Dinas pendidikan Kota Cimahi,AkhirnyabDewan Pendidikan Kota Cimahi menampik argumen yang dipakai oleh Dinas Pendidikan Kota Cimahi berkaitan Errornya sitem program SPMB dan dipastikan sah sesudah Dinas Pendidikan lakukan Pertemuan dengan Komisi IV DPRD Kota Cimahi, Seterusnya Dewan Pendidikan minta Walikota Cimahi untuk bertanggungjawab dengan menilai Performa Dinas Pendidikan Kota Cimahi berkaitan Penerapan SPMB Kota Cimahi tahun 2026-2026,Mendesak Walikota Cimahi Untuk Mengeluarkan Perwal mengenai Dewan Pendifukan Kota Cimahi sama sesuai SK Menteri P&K no. 044/U/2022 dan PP no.17 tahun 2010 yang atur Posisi,peranan,Peranan dan Pekerjaan Dewan Pendidikan.
Surat Pengakuan Sikap Ditanda bereskan oleh beberapa pengurus Dewan Pendidikan Salah satunya :
Asep Suryana, S.pd., M.M.,Ahmad Rofi’i, S.pd.,Drs.Rusdoyo Juga telah, M.M., Dr.Idi Jahidi,S.pd.,M.Sang, Santo Budi Susilo, S.T.P., Shony Berbudi,S.E.,M.Ak., Ak.,CA., dan Drs.Yunus Pulang, M.M.

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!