Yearly Archives: 2025

PLN Unit Servis Pelanggan (UP3) Cimahi mendidik beberapa anak tidak bermain layang-layang di tempat sambungan listrik.

Ditambah sekarang ini masuk saat liburan sekolah. Oleh karenanya, program pembelajaran keamanan asset dan sarana listrik maksimal digiatkan.

Tim Leader K3L dan Keamanan UP3 Cimahi, Putri Nur Zaidar menjelaskan, selama ini layang-layang sering menjadi satu diantara pemicu terusiknya sambungan listrik.

“Pembelajaran lewat publikasi ke sekolah dan papan anjuran dilaksanakan bersamaan masih jumlahnya warga yang bermain layang-layang didekat sambungan listrik,” ucapnya, Kamis (26/6/2025).

Dia menambah, masuk liburan sekolah dan musim kemarau faksinya kerap temukan banyak warga terutama beberapa anak yang bermain layang-layang didekat sambungan listrik.

“Karena itu kami berusaha tingkatkan kesadaran warga untuk sama-sama menjaga sambungan listrik dengan tidak bermain layang-layang di tempat jaringan kami,” ucapnya.

Selanjutnya dia menjelaskan, bermain layang-layang di tempat sambungan listrik mempunyai potensi memberikan ancaman keselamatan warga tersebut, memacu berlangsungnya kebakaran dan mengakibatkan listrik padam.

“Umumnya masuk musim liburan sekolah, angka kerusakan jaringan karena gesekan kabel listrik dengan benang berlapis kaca pada layang-layang bertambah,” ucapnya.

Dia menyebutkan, teamnya di setiap Unit Service Pelanggan Cimahi Kota, Cimahi Selatan, Padalarang, Lembang, Cililin dan Rajamandala itu tiap hari berkeliling-keliling di sambungan listrik.

“Kami menghimbau warga yang bermain layang-layang untuk menjauhi sambungan listrik, selanjutnya kami memasangkan papan anjuran berisi pembelajaran,” ucapnya.
Dalam pada itu, K3L dan Pam ULP Padalarang, Adeng Double menjelaskan beragam langkah dilaksanakan untuk tingkatkan kesadaran warga menjaga keamanan sambungan listrik.

“Di atas lapangan petugas merayu beberapa anak dengan memberikan coklat sekalian mendidik bahaya bermain layang-layang untuk sambungan listrik dan keselamatan warga,” ucapnya.

“Pendekatan secara humanis kami kerjakan untuk mendidik beberapa anak resikonya bermain layang-layang yang mempunyai potensi mengusik sambungan listrik,” paparnya. (KRO)

Wakil Wali Kota Cimahi Adhitia Yudisthira menggerakkan pengendalian sampah yang dibuat tiap hari dapat habis pada tingkat kelurahan di Kota Cimahi.

Dia menjelaskan, masalah sampah menjadi permasalahan yang ditemui karena produksi bertambah, membuat beragam pengembangan bisa menjadi jalan keluar pengatasan sampah.

“Permasalahan sampah ini sedang menjadi trend ini hari, dan bagaimana menanggapinya dengan cari jalan keluar supaya teratasi secara baik di Kota Cimahi,” ucapnya.

Dia menambah, selama ini rerata volume sampah yang dibuat warga Cimahi capai 250-270 ton setiap hari.

“Untuk ukuran Kota Cimahi, volume produksi harian semestinya dapat diatur lebih gampang. Tetapi, warga penginnya sampah kelar,” ucapnya.

Selanjutnya dia menjelaskan, pemerintahan Kota Cimahi sudah memutuskan peraturan pemisahan sampah dengan mekanisme hari organik dan hari anorganik.

“Hal tersebut harus disokong warga dengan pemisahan sampah di dalam rumah masing-masing untuk mempermudah pengiriman,” ucapnya.

“Kelak ditata siapa pengurus pada tingkat RT-RW. Sampah harus usai di daerah. Di masing-masing daerah harus kelar,” paparnya.

Adhitia menarget ada TPS setiap kelurahan diperlengkapi tempat sortir, pengendalian organik, sampai tehnologi insinerator untuk endapan.

“Harus komplet. Setiap daerah harus rapi dan punyai sarana pengendalian,” jelasnya.
Kehadiran Bank Sampah seperti pada Melong menurut dia benar-benar menolong menuntaskan beberapa masalah sampah.

“Kami benar-benar hargai usaha beberapa praktisi pengendalian sampah yang sudah berusaha keras dan bereksperimen untuk menolong persoalan sampah di Kota Cimahi,” pungkasnya. (KRO)

Kota Cimahi tidak berasa telah mencapai umur 24 tahun semenjak berdiri sebagai kota berdikari pada 21 Juni 2001 lalu sebelumnya setelah adalah sisi dari Kabupaten Bandung sebagai induknya.
Pada usia yang sudah tidak dapat dipandang muda, kota imut dengan 3 kecamatan itu punyai seabreg tugas rumah yang penting diselesaikan oleh pemerintahnya. Dimulai dari kemacetan, infrastruktur, ekonomi, pengangguran, banjir, dan permasalahan yang lain

Tiap tanggal 21 Juni, pemda repot rayakan hari menjadi Kota Cimahi. Gelontoran uang yang tidak kecil, tetapi euforia cuma berjalan sepanjang sekian hari saja. Sementara permasalahan yang sekian tahun tidak terurus, tidak juga dientaskan.

Contohnya permasalahan banjir, menjadi satu diantara hal yang banyak dirasakan warga. Tiap setelah hujan, beberapa batas jalan di Kota Cimahi selalu tergenangi air.

Belum juga kemacetan yang makin kronis. Sejumlah simpul kemacetan di Kota Cimahi perlu dibikin jalan keluar tetap. Contohnya di teritori Cimindi, Jalan Amir Machmud, Jalan Gandawijaya, Jalan Sangkuriang, sampai di teritori Kerkoff.

“Sangat banyak PR-nya, dimulai dari pengaturan muka kota, infrastruktur, kemacetan, banjir, dan sampah. Suprastruktur terkait dengan pengangguran, lantas kemampuan warga yang masuk ke dalam kelompok angkatan kerja. Dan permasalahan ekonomi kerakyatan,” kata Wakil Wali Kota Cimahi, Adhitia Yudisthira saat dijumpai, Senin (23/6/2025).

Di 3 tahun pertama, dia dan pasangannya Ngatiyana sebagai Wali Kota Cimahi, akan konsentrasi mengganti muka kota. Salah satunya pengaturan pedestrian, aliran drainase, dan kemacetan.

“Pertama pengaturan pedestrian, kita ingin bela hak orang berjalan kaki. Bagaimana masyarakat Cimahi ingin aktif bergerak jika pedestrian tidak pantas. Tidak ramah disabilitas, selanjutnya tidak ramah lanjut usia dan keluarga muda yang punyai bayi. Karena itu kita prioritaskan pedestrian,” tutur Adhitia.

Seterusnya, yaitu pengaturan drainase. Hal tersebut dilaksanakan untuk menangani banjir yang sering terjadi di beberapa batas jalan. Pengaturan itu bersamaan dengan pengaturan kabel yang awut-awutan dan mempunyai potensi memberikan ancaman keselamatan.

“Lantas drainase, hubungan dengan banjir jika hujan di sejumlah batas selalu terjadi sesudah hujan. Kita benahi dikit demi sedikit. Selanjutnya perapian kabel, agar tidak awut-awutan dan memberikan ancaman keselamatan karena di sejumlah wilayah ada peristiwa pengendara kecelakaan karena kabel menjuntai,” kata Adhitia.

Selanjutnya faksinya dikit demi sedikit akan membuat jalanan yang rusak di Kota Cimahi menjadi mulus kembali. Hal tersebut diimbangi pengaturan jam operasional truk memiliki ukuran besar.

“Sepanjang jalan yang rusak itu punya kota, pasti kita benahi. Kita ingin jalanan di Kota Cimahi ini leucir dan mulus. Lantas agar tidak cepat rusak, kita bataskan jam operasional truk ODOL. Itu menjadi pemicu jalan rusak dan memberikan ancaman keselamatan pengendara khususnya di jam repot,” kata Adhitia.

Lantas untuk menangani kemacetan, pemda sedang membahas titik mana yang pergerakan lalu lintas nya dipandang perlu dipelajari. Hal tersebut didukung pembangunan jembatan penyeberangan dan pelican crossing.

“Untuk macet kelak akan kita penilaian keadaan di beberapa jalan, seperti apakah eksperimen yang dapat diaplikasikan. Lantas kita tambah JPO dan pelican crossing,” kata Adhitia.

Kota Cimahi tetap sering ditembus banjir tiap hujan lebat mengguyuri. Terkini, pada Rabu (2/7/2025) malam, banjir menggenang batas Jalan Mahar Martanegara dan Jalan Amir Machmud.
Sampai sekarang, penggantian pucuk kepimpinan tidak juga dapat menuntaskan banjir. Beragam usaha telah dilaksanakan tetapi hasilnya belum terlampau maksimal.

Wakil Wali Kota Cimahi, Adhitia Yudisthira ungkap ada beberapa pemicu banjir yang sering terjang. Pemicu banjir itu jadi fokus utama pengatasan pada tahun ini dan sekian tahun ke depan.

Contohnya di Cigugur tengah dan Jalan Mahar (Mahar Martanegara), di sana kita akan bedah pintu air yang berperan menyalurkan air ke sawah. Kami akan riset perombakan ini, karena sawahnya kan saat ini tidak ada,” kata Adhitia saat diverifikasi, Kamis (3/7/2025).

Permasalahan yang lain yaitu kehadiran bangunan liar yang berdiri di atas sungai. Bangunan itu membuat saluran sungai menjadi tidak berperan maksimal hingga perlu dibedah sebagai cara pengentasan banjir.

“Sungai alami persempitan dan pendangkalan hingga kapasitas tampungnya tidak bagus kembali. Kelak kami akan kerjakan normalisasi, hingga data tampungnya dapat maksimal,” kata Adhitia.

Untuk mewujudkan gagasan normalisasi aliran drainase di Jalan Amir Machmud, Pemerintahan Kota Cimahi minimal harus menggulirkan bujet sampai Rp40 miliar.

“Rp40 miliar itu cuma untuk normalisasi saja belum dengan pembangunan baru aliran air. Kita kerjakan dengan perlahan-lahan, tujuan pada akhirnya pasti banjir tersudahi,” kata Adhitia.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengultimatum Dirut RSUD Cibabat, Kota Cimahi karena sangkaan ketertinggalan servis sampai menyebabkan pasien wafat.

Disebutkan Dedi, permasalahan itu sekarang masih pada proses investasi, untuk ketahui apa terjadi pembiaran pada pasien atau mungkin tidak.
“Kelak kita kerjakan cara investigatif,” tutur Dedi, di Lapangan terbang Husein Sastranegara, Kota Bandung, Rabu (2/7/2025).

Pada konsepnya, katanya, warga kecil wajib diberi servis kesehatan. Bahkan juga, Dedi akui telah keluarkan Surat Selebaran (SE) ke semua Rumah Sakit mengenai service kesehatan.

“Gubernur telah membuat surat selebaran, untuk semua Rumah Sakit, jika jangan ada pasien yang tidak terlayani. Jika punyai BPJS, gunakan BPJS. Jika ia tidak punyai BPJS, dilayani selanjutnya bill-nya dikirimkan ke Dinas Kesehatan Propinsi, kan di Dinkes telah ada plot bujet untuk menolong warga yang tidak punyai BPJS,” ucapnya.

Bila hasil interograsi kelak bisa dibuktikan ada pembiaran, katanya, karena itu Dirut RSUD Cibabat sudah meremehkan surat selebaran Gubernur.

“Maka jika selanjutnya betul tidak dilayani bermakna Direktur Rumah Sakitnya telah meremehkan surat selebaran Gubernur dan kita akan beri ancaman,” katanya.
Awalnya, seorang pasien di RSUD Cibabat wafat diperhitungkan karena lambannya servis petugas klinis. Hal tersebut ucapkan secara langsung oleh suami pasien, Nandang Rusmana (34).

Nandang akui sudah berulang-kali minta bantuan pertolongan supaya ada perlakuan klinis kelanjutan dari dokter RSUD Cibabat. Tetapi hal tersebut tidak juga dilaksanakan sampai istrinya wafat pada Minggu (29/6/2025).

Tidak dapat meredam emosi, Nandang selanjutnya histeris dan merekam beberapa detik petugas kesehatan RSUD Cibabat yang baru lakukan pengatasan selanjutnya pada istrinya yang telah wafat.
“Waktu itu istri telah kejang. Aku pegang nadinya tidak ada, baru pada tiba sesudah aku berteriak-teriak seperti pada video. Aku semakin terpancing emosi saat dokter menjaga suruh aku diam dan tidak asal-asalan berbicara, aku bicara aku telah minta bantuan dari tempo hari, istri aku telah kritis, tetapi tidak ada yang ingin dengar,” kata Nandang saat dijumpai, Selasa (1/7/2025).

Wakil Wali Kota Cimahi Adhitia Yudisthira menggerakkan pengendalian sampah yang dibuat tiap hari dapat habis pada tingkat kelurahan di Kota Cimahi.

Dia menjelaskan, masalah sampah menjadi permasalahan yang ditemui karena produksi bertambah, membuat beragam pengembangan bisa menjadi jalan keluar pengatasan sampah.

“Permasalahan sampah ini sedang menjadi trend ini hari, dan bagaimana menanggapinya dengan cari jalan keluar supaya teratasi secara baik di Kota Cimahi,” ucapnya.

Dia menambah, selama ini rerata volume sampah yang dibuat warga Cimahi capai 250-270 ton setiap hari.

“Untuk ukuran Kota Cimahi, volume produksi harian semestinya dapat diatur lebih gampang. Tetapi, warga penginnya sampah kelar,” ucapnya.
Selanjutnya dia menjelaskan, pemerintahan Kota Cimahi sudah memutuskan peraturan pemisahan sampah dengan mekanisme hari organik dan hari anorganik.

“Hal tersebut harus disokong warga dengan pemisahan sampah di dalam rumah masing-masing untuk mempermudah pengiriman,” ucapnya.

“Kelak ditata siapa pengurus pada tingkat RT-RW. Sampah harus usai di daerah. Di masing-masing daerah harus kelar,” paparnya.

Adhitia menarget ada TPS setiap kelurahan diperlengkapi tempat sortir, pengendalian organik, sampai tehnologi insinerator untuk endapan.

“Harus komplet. Setiap daerah harus rapi dan punyai sarana pengendalian,” jelasnya.
Kehadiran Bank Sampah seperti pada Melong menurut dia benar-benar menolong menuntaskan beberapa masalah sampah.

“Kami benar-benar hargai usaha beberapa praktisi pengendalian sampah yang sudah berusaha keras dan bereksperimen untuk menolong persoalan sampah di Kota Cimahi,” pungkasnya. (KRO)

Gempa bumi mengguncangkan Kota Cimahi pagi hari ini, Minggu (29/6/2025). Gempa bertenaga M 2,7 itu terjadi sekitaran jam 08.49 WIB dan berada di titik koordinat 6.76 Lintang Selatan dan 107.63 Bujur Timur.
Kepala BBMKG Daerah II Tangerang Hartanto menjelaskan, pusat gempa berada di darat pada jarak 14 km Timur Laut Kota Cimahi pada kedalaman 6 km.

“Dengan memerhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempabumi yang terjadi adalah tipe gempabumi dangkal karena kegiatan Sesar Lembang,” tutur Hartanto dalam penjelasannya.

Ia menerangkan, imbas gempa berdasar laporan dari warga dirasa di daerah Lembang dengan Rasio Intensif II-III MMI di mana getaran dirasa oleh sebagian orang, beberapa benda enteng yang digantung bergoyang. Gempa bumi mengguncangkan Kota Cimahi pagi hari ini, Minggu (29/6/2025). Gempa bertenaga M 2,7 itu terjadi sekitaran jam 08.49 WIB dan berada di titik koordinat 6.76 Lintang Selatan dan 107.63 Bujur Timur.
Kepala BBMKG Daerah II Tangerang Hartanto menjelaskan, pusat gempa berada di darat pada jarak 14 km Timur Laut Kota Cimahi pada kedalaman 6 km.

“Dengan memerhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempabumi yang terjadi adalah tipe gempabumi dangkal karena kegiatan Sesar Lembang,” tutur Hartanto dalam penjelasannya.

Ia menerangkan, imbas gempa berdasar laporan dari warga dirasa di daerah Lembang dengan Rasio Intensif II-III MMI di mana getaran dirasa oleh sebagian orang, beberapa benda enteng yang digantung bergoyang.

RSUD Cibabat, Kota Cimahi menjadi lagi sorotan selesai seorang pasien BPJS atas nama Ulfa Yulia Lestari, wafat diperhitungkan karena lambannya pengatasan, Minggu (29/6/2025).
Pasien itu adalah masyarakat Daerah Cukang Kawung, RT 02/05, Dusun Pakuhaji, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat (KBB). Video suaminya yang geram-marah karena pengatasan kurang optimal dari tenaga kesehatan RSUD Cibabat trending di sosial media.

Wali Kota Cimahi, Ngatiyana marah dengan kasus yang mencoret nama Pemerintah Kota Cimahi. Dia bergerak kumpulkan barisan direksi dan tenaga kesehatan RSUD Cibabat. Ngatiyana mencak-mencak karena servis untuk warga yang tidak optimal dan akan mengubah management.
“Managementnya harus dipelajari dan operasional rumah sakit. Baik dari segi tenaga kesehatan, fasilitas prasarana, infrastruktur, dan hal yang lain,” kata Ngatiyana saat dijumpai di RSUD Cibabat, Rabu (2/7/2025).

Ngatiyana bahkan juga tawarkan beberapa ASN di lingkungan RSUD Cibabat supaya memundurkan diri bila sudah tidak berkeinginan lakukan servis untuk warga.

“Aku barusan menawarkan jika benar ada yang tidak mampu bekerja di RSUD Cibabat, silahkan sampaikan permintaan berpindah, aku tandatangani. Jika ada yang ingin pensiun awal, silahkan akan aku tandatangani. Jika memang tidak mampu layani warga, itu ialah opsi bebas,” kata Ngatiyana.

Di lain sisi, dia menitahkan direksi untuk lakukan audit medis berkenaan kejadian celaka itu. Hal tersebut untuk ketahui urutan yang sebetulnya dari 2 segi yang berlainan di antara faksi rumah sakit dengan faksi keluarga.

“Peristiwa ini akan kita audit secara medis, bagaimana sebetulnya yang terjadi. Kita harus seimbang, jangan mempersalahkan dokter tanpa audit. Semuanya ada tahapnya, jika benar ada kekeliruan dan lain-lain ya harus berani bertanggung-jawab. Tetapi jika dokter telah bekerja secara betul, mengapa harus dituding?,” tutur Ngatiyana.

Matahari barusan bergerak naik di ufuk timur, tetapi trotoar sepanjang Jalan Tuparev, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, telah ramai oleh kegiatan jual-beli. Gerobak-gerobak makanan, tenda minuman, sampai meja dengan payung beragam warna berjajar awut-awutan mengambil alih semua ruangan orang berjalan kaki.
Untuk masyarakat sekitaran, panorama ini bukanlah hal baru. Jalan Tuparev yang dikenali sebagai satu diantara akses khusus ke arah pusat Kabupaten Cirebon, sekarang mendatangkan masalah di antara geliat ekonomi masyarakat kecil dan hak public atas ruangan bersama-sama.

“Tiap hari aku melalui sini, dan tiap hari harus juga turun ke jalan karena trotoar penuh sama pedagang. Walau sebenarnya aku membawa anak kecil,” tutur Rina (32), masyarakat Kedawung,
Mukanya terlihat gusar. Kadang-kadang, dia melihat ke jalan yang ramai dengan kendaraan. Menurut dia dengan keadaan ini benar-benar merepotkan orang berjalan kaki walaupun luas dari trotoar Jalan Tuparev benar-benar oke untuk orang berjalan kaki.

“Sulit sekali dech kalau sudah masalah jalan kaki di sini,” jelasnya.

Keluh kesah sama tiba dari pengendara. Budi, seorang ojek online akui, harus extra berhati-hati saat melewati teritori itu. “Terkadang orang jalan di tengah-tengah karena tidak ada lain tempat. Jika tidak awas, dapat nyerempet,” katanya.

Pengamatan detikJabar di atas lapangan memperlihatkan jika kegiatan beberapa PKL berjalan hampir sepanjang hari penuh. Sejumlah bahkan juga telah melangsungkan dagangan semenjak pagi. Tidak ada garis pemisah, tidak ada ruangan untuk sekedar jalan kaki. Trotoar yang semestinya menjadi ruangan aman sekarang berbeda peranan dari lajur pedestrian menjadi pasar jalanan.

Perselisihan Sunyi Di antara Nafkah dan Keteraturan
Peristiwa ini tempatkan masyarakat dan PKL dalam pergerakan perselisihan sunyi. Di satu segi, beberapa pedagang gantungkan hidup pada lapak kecil mereka. Di lain sisi, masyarakat menuntut hak atas trotoar yang sekarang makin menyempit, bahkan juga hampir lenyap.
“Kami tidak tidak suka pedagang. Tetapi saat semua trotoar jadi tempat dagang? Kami punyai hak jalan secara aman,” tutur Wawan, figur warga di tempat.

Dia mengharap pemda tidak tinggal diam, dan dapat carikan jalan keluar yang adil untuk seluruh pihak.

Sayang, sampai informasi ini dicatat, tidak ada perlakuan nyata dari Satpol PP Kabupaten Cirebon. Keinginan verifikasi dari detikJabar juga belum memperoleh respon sah dari Satpol PP Kabupaten Cirebon.

Kedukaan atas permasalahan sampah di Kabupaten Cirebon muncul lagi. Bupati Cirebon, Imron lakukan Peninjauan Tiba-tiba (Sidak) ke lokasi pembuangan sampah liar yang ada di daerah Dusun Kertawinangun, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, Selasa (1/7/2025).
Sidak ini bermula dari laporan masyarakat yang mengeluh ada setumpukan sampah liar di teritori itu.
Saat datang di lokasi, Imron terlihat sedih sekalian marah. Masalahnya lokasi itu beberapa kali sudah dibikin bersih, tetapi tetap disanggupi lagi sampah.

Bahkan juga, berdasar info warga, beberapa sampah asal dari tingkah pedagang nakal yang buang sampah asal-asalan, khususnya saat malam hari.

“Aku barusan dapat informasi ada pembuangan sampah liar di sini. Ya aku terkejut , masalahnya Kedawung ini semestinya menjadi contoh daerah yang bersih, ada pendidikan, sarana umum, semua. Tetapi justru ada pembuangan sampah liar seperti begini,” ungkapkan Imron dengan suara sedih.

Lebih prihatin , tanah tempat pembuangan sampah liar itu rupanya tidak dikenali terang siapakah pemiliknya. Masyarakat sekitaran juga akui tidak tahu-menahu berkaitan status pemilikan tempat.

Bahkan juga, tempat itu awalnya sempat dipagar seng oleh masyarakat, tetapi pada akhirnya dirusak dan jadi lagi tempat membuang sampah.

“Tanah ini aku bertanya ke masyarakat, tidak ada yang mengetahui siapakah pemiliknya. Ucapnya sich bukanlah orang Cirebon, entahlah orang mana, bahkan juga ucapnya orang Jakarta. Tetapi karena tidak ada yang mengurus, ya pada akhirnya dibuangin sampah terus. Beberapa kali sudah dikuras, dibikin bersih, masih tetap saja menumpuk kembali,” katanya.

Menyaksikan keadaan itu, Imron minta aparatur kecamatan, dusun, dan faksi berkaitan agar selekasnya cari jalan keluar nyata. Satu diantaranya dengan mengatur dan tutup tempat itu secara tetap, tentu saja sesudah pastikan ijin dari pemilik tempat.

“Kita akan koordinir sama Pak Camat, faksi dusun, dan team kebersihan. Jika dapat kita tutup gunakan seng atau pagar lebih kuat, agar tidak dapat dibuka-buka . Tetapi harus terus ijin dahulu sama pemilik tempat, kita cari info siapakah yang punyai,” jelasnya.

Imron memperjelas keutamaan pengendalian sampah yang lebih bagus pada tingkat dusun. Menurut dia, tiap dusun semestinya mempunyai mekanisme pemrosesan sampah sendiri, hingga persoalan semacam ini tidak terulang lagi.

“Karena itu aku meminta di setiap dusun itu ada pengendalian sampah. Janganlah sampai kota ini kelihatan kotor karena sampah di mana saja. Jika desa-desa bisa urus sampahnya, insyaAllah kota kita bersih,” katanya.

Imron juga mengharap kesadaran warga akan keutamaan menjaga kebersihan lingkungan makin bertambah. Dia mengingati jika kebersihan tidak cuma tanggung-jawab pemerintahan, tapi juga semua komponen warga.

“Kebersihan itu tidak hanya pekerjaan pemerintahan, tetapi pekerjaan kita. Aku meminta warga, khususnya beberapa pedagang, jangan membuang sampah asal-asalan kembali. Jika ini terus, Cirebon dapat rusak, dapat menjadi kota sampah. Walau sebenarnya kita ingin Cirebon menjadi kota yang bersih, nyaman, dan layak tinggal,” ujarnya.

Sementara itu Camat Kedawung Firdaos Agih, menjelaskan di Kecamatan Kedawung sendiri, sebagian besar dusun telah mempunyai Tempat Pembuangan Sementara (TPS), baik TPS konservatif atau TPS 3R (reduce, reuse, recycle).

Secara kemampuan, sarana TPS di daerah itu dipandang cukup buat memuat sampah masyarakat karena setiap dusun telah bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

Tiap TPS, menurut dia , telah mempunyai petugas pengurus. Tetapi, kehadiran TPS liar sama seperti yang diketemukan Bupati memperlihatkan masih ada sela pemantauan yang digunakan oleh faksi tidak bertanggungjawab, khususnya pedagang malam di luar daerah.

“Ini tidak berarti tidak dilihat atau mungkin tidak dipantau. Kita telah kerjakan usaha, bahkan juga sebelumnya sempat dibuat bilik, tetapi dirusak. Tempatnya ini prospektif, sayang jika terus menerus jadi buangan,” terangnya.